Sampang||Saktehnews.com – Polemik honor lima perangkat Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, yang sempat memicu sorotan publik akhirnya diluruskan. Bendahara Desa, Ana, dengan tegas membantah tudingan bahwa ada penahanan gaji. Ia memastikan hak para perangkat tetap aman dan akan dicairkan bertahap sesuai prosedur.

Ana menegaskan bahwa keterlambatan pencairan bukan karena unsur kesengajaan, melainkan murni kendala teknis administrasi.

“Perlu diketahui, sistem pembayaran desa sekarang sudah non-tunai, langsung masuk ke rekening masing-masing perangkat. Nah, lima orang perangkat lama ini memang belum pernah menyerahkan nomor rekening kepada saya. Itu yang membuat saya kesulitan menyiapkan SPP tahap pertama,” jelas Ana, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, dari total sepuluh perangkat, hanya lima orang yang sudah melengkapi berkas sehingga bisa segera diproses. Sementara lima orang lainnya baru bisa diajukan pada tahap berikutnya.

“Jadi bukan tidak cair, uangnya tetap ada di bank. Hanya proses pencairannya dilakukan bertahap sesuai kelengkapan berkas. Semua akan tetap masuk ke rekening masing-masing perangkat,” tegasnya.

Ana juga menyinggung status kelima perangkat yang bersuara lantang. Ia menyebut, honor mereka hanya berlaku hingga bulan Maret 2025 karena sejak April sudah tidak aktif lagi sebagai perangkat desa.

“Gajinya tetap cair, tapi hanya tiga bulan. Karena sejak April 2025 sudah tidak tercatat aktif di Balai Desa baru. Jadi jangan sampai timbul salah paham, ini bukan soal ditahan, melainkan soal aturan dan administrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah perangkat desa seperti Asmuri sempat menuding adanya unsur kesengajaan dalam keterlambatan pencairan. Mereka bahkan mengklaim ditekan agar tidak masuk kantor tanpa alasan jelas. Namun klarifikasi bendahara desa ini sekaligus membantah tudingan tersebut.

Ana menegaskan, pihaknya berkomitmen menjaga transparansi keuangan desa dan memastikan semua hak perangkat tetap tersalurkan sesuai mekanisme. “Intinya tidak ada yang hilang. Honor tetap aman. Hanya faktor teknis yang membuat proses sedikit tertunda,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Pj Kepala Desa Asemraja, Rahmat, belum memberikan keterangan resmi. Namun penjelasan bendahara desa setidaknya memberi titik terang atas isu yang terlanjur ramai di publik. (Fit)