Bongkar Kejanggalan, GASI Tantang Dinkes Sampang Jelaskan Jejak DBH Cukai Rp14,5 Miliar
0 menit baca
Bongkar Kejanggalan, GASI Tantang Dinkes Sampang Jelaskan Jejak DBH Cukai Rp14,5 Miliar
SAMPANG||SAKTEHNEWS.COM - Keheningan yang janggal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang kini berubah menjadi bahan perbincangan paling panas. Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menekan keras dinas tersebut setelah dua surat resmi dan konfirmasi WhatsApp yang mereka ajukan tidak dijawab sama sekali. Bagi para aktivis, cara bungkam seperti ini lebih nyaring daripada klarifikasi apa pun dan justru mengundang curiga, Sabtu (6/12/2025).
Dana Rp14,5 miliar dari DBH Cukai Hasil Tembakau 2024 yang dikelola Dinas Kesehatan, menurut dokumen yang dipegang GASI, dialokasikan untuk rehabilitasi RSUD Ketapang, pengadaan alat kesehatan, serta pembayaran iuran JKN bagi 25.000 warga. Namun di dalamnya terdapat satu pos yang membuat kening aktivis berlipat, pengadaan alat kesehatan lebih dari Rp2 miliar yang diduga tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.
Sekretaris GASI, Bambang Gunawan, menyebut sikap Dinas Kesehatan sebagai “modus sunyi yang tak wajar”.
> “Kalau semuanya beres, jawaban itu mudah. Tapi ketika kami kirim surat resmi, tidak dibalas. Kami kirim WA, tidak ditanggapi. Publik bisa membaca sinyal apa yang muncul dari pola ini. Transparansi kok seperti barang haram?” ujar Bambang.
Ia menegaskan, DBHCHT bukan ruang gelap. Peraturan seperti Perpres 66/2023 dan PMK 215/2021 jo. PMK 19/2023 mewajibkan keterbukaan, bukan menyarankan.
> “Kami tidak menuduh, hanya minta penjelasan. Tapi kalau penjelasan saja seperti sesuatu yang harus disembunyikan, wajar bila publik bertanya apa yang membuat mereka begitu gelisah untuk menjawab?”
Ketua GASI, Achmad Rifa'i, lebih tajam lagi. Ia menyebut keheningan Dinas Kesehatan sebagai “diam yang berbahaya”.
> “Diamnya bukan diam administrasi. Ini diam yang mengirim pesan: ‘jangan tanya terlalu jauh’. Kami tidak bisa menerima itu. Ini dana publik yang harus dijelaskan sampai ke baut terakhir.”
GASI bersiap melangkah ke audiensi resmi, yang mereka sebut sebagai tes integritas pejabat.
> “Audiensi bukan tawaran. Itu kewajiban. Kalau pintu klarifikasi ditutup, kami akan mengetuk pintu lain yang lebih keras,” tegas Rifa’i.
Audiensi tersebut akan menyorot tiga isu krusial:
1. Ke mana saja aliran Rp14,5 miliar itu diarahkan?
2. Bagaimana proses pengadaan dijalankan?
3. Mengapa ada ketidaksesuaian alkes dalam dokumen?
GASI mengatakan mereka terbuka berdialog, tetapi tidak akan mundur selangkah pun dari tuntutan transparansi. Selama Dinas Kesehatan tetap bungkam, keraguan publik akan terus tumbuh dan setiap hari tanpa jawaban hanya mempertebal pertanyaan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Sampang belum membuka suara, menyisakan satu kalimat besar yang terus bergema, mengapa penjelasan sederhana soal anggaran rakyat terasa seperti harga yang terlalu mahal untuk diberikan?. (Fit)
