SAMPANG||Saktehnews.com– Isu lama kembali dihangatkan, namun kali ini bumbunya bukan sekadar fakta, melainkan sarat aroma politik. Dugaan penyelewengan dana ganti rugi rumpon nelayan Pantura Madura kembali digoreng, dan yang mengejutkan, nama Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, sengaja ikut dicemplungkan ke dalam wajan isu tersebut, padahal ia sama sekali tak lagi menjabat saat dana itu cair.

Faktanya tak terbantahkan: Dana ganti rugi sebesar lebih dari Rp21 miliar dari Petronas Carigali Indonesia baru cair pada September–Oktober 2024, di era kepemimpinan Pj. Bupati Rudy Arifianto. Artinya, secara hukum dan prosedural, H. Slamet Junaidi tak memiliki kewenangan maupun akses atas dana tersebut.

Aromanya mulai tercium. Ini bukan lagi soal hak nelayan, tapi soal perebutan panggung politik. Sumber-sumber internal menyebutkan, ada pihak-pihak yang sengaja menggiring opini publik untuk menjatuhkan citra Slamet Junaidi, tokoh yang masih memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan baru saja keluar sebagai pemenang dalam kontestasi politik lokal.

Yang lebih menggelitik, isu ini justru menutupi pertanyaan paling krusial: Siapa sebenarnya yang mengatur dan mengalirkan dana Rp21 miliar lebih itu?

Beberapa sumber menyebutkan adanya dugaan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya disalurkan kepada para nelayan, dan malah mengalir ke pihak-pihak yang dekat dengan lingkaran kekuasaan saat itu. Jika benar, maka nama Slamet Junaidi hanyalah "smoke screen", pengalih perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya.

Tokoh masyarakat Pantura, Samhari, S.IP, yang juga menjabat sebagai Direktur Indonesia Analisys Politic and Policy Consulting (Ide@), angkat bicara:

“Kalau ini terus dibiarkan, rakyat akan terus dibodohi oleh isu-isu pesanan. Jangan sampai fitnah politik mengubur fakta hukum,” tegasnya pada Jumat (08/08).

Kini, sorotan publik mengarah pada penegak hukum. Siapa yang akan berani membongkar benang kusut ini hingga ke akarnya? Masyarakat dan para nelayan layak tahu siapa dalang di balik raibnya dana kompensasi yang sejatinya untuk mereka.

Permainan politik di atas penderitaan rakyat kecil bukan hanya tak bermoral, tapi juga berbahaya. Saatnya kebenaran bicara, bukan sekadar isu murahan yang dijadikan alat bakar kepentingan segelintir elite. (Red)